rumahhijaurakyat.com, BALIKPAPAN – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisah, menegaskan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota Balikpapan yang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Dukungan tersebut ia sampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026, yang berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).

Menurut Laisa, keberadaan regulasi ini sangat penting untuk memastikan tidak ada lagi kesenjangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

“Saya kira lebih bagus kalau Raperda ini diprioritaskan. Karena gender itu sangat penting, jangan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang perempuan juga punya kedudukan yang setara,” ujar anggota Komisi III tersebut.

Menariknya, Laisa juga mengusulkan agar Raperda ini mengakomodasi cuti bagi suami ketika istrinya melahirkan, sebagai bentuk dukungan terhadap keluarga muda.

“Kalau bisa, saat istri cuti melahirkan, suami juga diberikan izin cuti selama 10 hari untuk mendampingi proses persalinan. Apalagi bagi pasangan yang hanya tinggal berdua saja,” katanya.

Ia menilai, penerapan prinsip kesetaraan gender di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selama ini sudah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam hal penempatan jabatan yang menyesuaikan kemampuan dan kompetensi aparatur.

“Kalau di Balikpapan sudah bagus. Penetapan jabatan sudah sesuai porsinya, the right man on the right place,” tutur legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Selatan itu.

Selain di ranah birokrasi, Laisa juga menyoroti pentingnya peran perempuan di dunia politik. Ia berharap kuota 30 persen keterwakilan perempuan tetap dipertahankan dalam struktur politik dan lembaga perwakilan.

“Dalam politik, perempuan juga perlu diberi ruang. Di PKS sendiri kami tetap memberi porsi yang seimbang, tidak dimonopoli. Sekarang di PKS perempuan sudah mulai sejajar,” pungkasnya. (war/adv)