rumahhijaurakyat.com, BALIKPAPAN – Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 antara DPRD Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).

Agenda rapat kali ini berfokus pada penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota Balikpapan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Enam fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi Golkar diwakili Nelly Turuallo, Fraksi NasDem oleh Vera Yulianti, Fraksi Gerindra oleh Danang Eko Susanto, Fraksi PDI Perjuangan oleh Muhammad Najib, gabungan Fraksi PKB Hanura–Demokrat oleh Muhammad Hamid, serta gabungan Fraksi PKS–PPP oleh Japar Sidik.

Namun, jalannya paripurna yang semestinya menjadi forum penting dalam proses legislasi itu diwarnai catatan dari Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. Ia menyesalkan minimnya kehadiran para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Balikpapan dalam rapat tersebut.

“Saya sempat menyela di tengah-tengah paripurna karena melihat hanya satu kepala OPD yang hadir. Padahal, paripurna ini memiliki marwah dan arti penting, apalagi membahas raperda-raperda yang berhubungan langsung dengan tugas mereka,” ujar Alwi yang memimpin jalannya rapat.

Alwi berharap ke depan para kepala OPD dapat menunjukkan sikap lebih menghargai proses pembahasan kebijakan publik dengan hadir langsung dalam agenda penting seperti paripurna.

“Tidak harus semua hadir, tapi paling tidak 20 sampai 30 persen. Kalau ada 10 kepala OPD saja yang datang, itu sudah cukup memberi penghargaan terhadap proses ini. Tapi kalau cuma satu, dua, atau tiga orang, tentu mengecewakan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Ia juga mengungkapkan telah menyampaikan hal itu langsung kepada Wakil Wali Kota agar diteruskan kepada Wali Kota Balikpapan.

“Kalau memang tidak ada hal yang mendesak, saya minta kepala OPD bisa hadir. Jangan sampai kesannya menyepelekan paripurna,” ujarnya menambahkan.

Rapat yang berlangsung dengan tertib tersebut kemudian ditutup dengan penegasan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif di Kota Balikpapan.

Kehadiran dan partisipasi aktif dari setiap unsur pemerintahan, menurut DPRD, menjadi bagian penting dari upaya menjaga marwah lembaga serta memastikan kebijakan publik berjalan sesuai aspirasi masyarakat. (war/adv)